Minggu, 24 Agustus 2008

HAK MENGUASAI NEGARA

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan tersebut merupakan pelimpahan tugas bangsa. Kewenangan tersebut bersifat publik semata-mata, sehingga berbeda dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara negara dan tanah berdasarkan domein verklaring dalam Hukum Tanah Administratif pada waktu sebelum berlakunya UUPA.

Berdasarkan Penjelasan Umum II disebutkan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) UUD tidak perlu dan tidak pada tempatnya, bahwa Bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa.

Sumber dan landasan bagi kewenangan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya pada hak pemilikan negara atas tanah bukanlah merupakan konsepsi Hukum Tata Negara Modern. Melainkan merupakan konsepsi Hukum Tata Negara Feodal yang sudah lama ditinggalkan baik dalam praktek maupun dalam teori hukum. Teori kepemilikan tanah oleh seluruh rakyat atau negar, yang berakibat tidak dimungkinkannya pemilikan tanah oleh perseorangan dijumpai di negara-negara komunis. Konsepsi komunis ini ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat. Negara RI bukan negara yang berkonsepsi feodal dan juga bukan negara yang berkonsepsi komunis.

Dalam penjelasan pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa: Soal Agraria menurut sifatnya dan pada asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Asas ini sangat penting untuk mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan Bangsa serta wilayah Nasional Indonesia. Oleh karena itu tugas kewenangan di bidang agraria/pertanahan tidak boleh di-otonom-kan kepada daerah dan harus tetap ada pada pemerintah pusat. Pelimpahan pelaksanaan sebagian wewenang tersebut kepada daerah dapat dilakukan dalam bentuk “medebewind”.
Subyek hak menguasai dari negara adalah negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah RI, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perseorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perseorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak atas tanah primer, disebut tanah-tanah hak. Dengan perkembangan Hukum Tanah Nasional lingkup pengertian tanah-tanah yang di dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang semula disingkat tanah-tanah negara, mengalami juga perkembangan. Semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai oleh negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak.

Sekarang ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah negara, menjadi:
1.Tanah-tanah wakaf
2.Tanah-tanah hak pengelolaan
3.Tanah-tanah hak ulayat
4.Tanah-tanah kaum
5.Tanah-tanah kawasan hutan
6.Tanah-tanah sisanya
Yaitu tanah-tanah yang bebar-benar langsung dikuasai oleh negara atau tanah negara. Penguasaanya dilakukan oleh BPN. Dengan demikian kita jumpai pengertian tanah-tanah negara dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Tanah-tanah negara dalam arti sempit harus dibedakan dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen dengan Hak Pakai, yang merupakan asset atau bagian kekayaan negara, yang penguasaannya ada pada Menteri keuangan.

Dalam rangka Hak Bangsa dan Hak Menguasai dari Negara, tidak ada tanah yang merupakan “res nullius”, yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya.
Ruang lingkup tanah negara meliputi juga:
1.tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
2.tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
3.tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris yang sah;
4.tanah-tanah yang ditelantarkan dan;
5.tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara pencabutan hak yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 dan pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian dicabut dengan Perppres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Perppres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perppres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam prakteknya kekayaan negara berupa tanah dapat dipindahtangankan atau dipertukarkan dengan pihak lain (ruislag) atau dimanfaatkan dengan cara disewakan atau dipergunakan dengan cara dibangun, dioperasikan dan diserahterimakan kepada pihak lain (BTO).
Pengurusan tanah-tanah negara yang merupakan kekayaan negara secara yuridis administrative penguasannya berada di bawah wewenang Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sedangkan secara fisik penggunaannya berada di bawah pengurusan suatu departemen/lembaga yang memerlukan koordinasi dalam penanganannya.

Jika definisi tanah negara tersebut diterima maka akan ada perbedaan antara tanah negara dengan tanah pemerintah oleh karena tanah pemerintah tidak serta merta merupakan tanah negara walaupun tanah tersebut merupakan asset/kekayaan negara. Apabila suatu instansi pemerintah menguasai tanah namun tidak memegang hak pengelolaan atau hak pakai maka statusnya adalah tanah negara.

Terhadap tanah negara belum ada persamaan persepsi, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu diatur dan terhadap PP No. 8 Tahun 1953 perlu dilakukan peninjauan kembali atau diganti karena konsep yang mendsari sudah tidak berlaku lagi. Konsep itu ialah Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eingendom-nya, adalah domein (milik) negara.

Sedangkan UUPA menganut konsep menguasai dan bukan memiliki dalam hubungan antara negara dengan tanah. dengan demikian yang disebut tanah negara ialah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak yaitu hak milik, HGU, HGB, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, tanah ulayat serta tanah wakaf.

Hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu penyusunan UUD 1945 membentuk negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hak menguasai dari negara sebagai lembaga hukum tercipta pada waktu diciptakannya hubungan kongkret antara negara dan tanah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak ini bukan berarti melepaskan hak menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan.
Selain kepada Pemda dan masyarakat hukum adat, pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara dapat juga dilakukan kepada apa yang disebut Badan-badan Otorita, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan apa yang dikenal dengan sebutan Hak Pengelolaan.

Menurut Pasal 3 Permendagri No. 5 Tahun 1974, Hak Pengelolaan memberikan wewenang untuk:
1.Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
2.Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya;
3.Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menurut Permedagri No. 6 Tahun 1972 tentang “Pelimpahan Pemberian Hak atas Tanah”, sesuai dengan peraturan perundangan agraria yang berlaku.

Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, HGB atau Hak Pakai. Hak Pengelolaan didaftar dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan sebagai gempilan hak menguasai dari negara, hak tersebut tidak dapat dipindahtangankan sehingga tidak dapat dijadikan jaminan utang.
Hak menguasai negara tidak akan hapus selama negara RI masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Template by : kendhin x-template.blogspot.com